SELEKSI PENERIMAAN CALON HAKIM MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017

0
8
views

Dengan terbitnya pengumuman penerimaan CPNS untuk Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dengan nomor surat Nomor : 01/Pansel/MA/07/2017 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Hakim Dilingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang kebutuhan pegawai aparatur sipil negara calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi hakim yang akan ditugaskan ada tiga lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung di seluruh Indonesia melalui penerimaan calon hakim dengan ketentuan sebagai berikut:

RENCANA PENEMPATAN
Para pelamar Galon Hakim Mahkamah Agung yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan Galon Hakim akan ditempatkan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN UMUM
a. Proses Seleksi Penerimaan Galon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia.
b. Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi.
c. Seluruh tahapan proses seleksi tidak dipungut biaya apapun.
d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
e. Apabila dalam pendidikan Galon Hakim dinyatakan tidak lulus maka status sebagai PNS dinyatakan gugur.
f. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center Seleksi Galon Hakim Mahkamah Agung pada nomor 082110891729 atau melalui menu helpdesk pada SSGN BKN.

PERSYARATAN
1 Persyaratan Pelamar Formasi Umum
a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Sehat jasmani dan rohani.
c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri.
e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Polri.
f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.
g. lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma nol), dibuktikan dengan Fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang• kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat.
h. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017.

Untuk informasi selengkapnya silahkan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung atau Download Pengumumannya di sini

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here